Kebijakan Limbah Industri Konstruksi

Secara umum, limbah industri merupakan substansi buangan sebagai hasil dari proses produksi yang tidak digunakan lagi. Tiap praktik industri menghasilkan limbah dalam bentuk-bentuk yang berbeda, benda padat, cair, maupun berupa gas. Dalam industri konstruksi, limbah juga dihasilkan oleh tiap proyek, baik itu pembangunan maupun pembongkaran. Limbah industri konstruksi ini juga diatur dalam undang-undang, di mana salah satu bagian yang menarik dari negara Indonesia adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertanian Indonesia juga memiliki peraturan pelaksanaan untuk menjaga lingkungan. Kebijakan konstruksi ini meliputi 3 hal, pra-kontruksi, proses konstruksi, dan paska konstruksi, di mana ketiganya saling berhubungan dan memiliki peraturan yang saling mempengaruhi. Pelaksanaan kebijakan ini adalah tanggung jawab kontraktor dan meliputi beberapa hal penting.

Memasukkan Environmental Codes of Practice dalam spesifikasi kontraktor sekaligus menaati semua peraturan lingkungan selama proses kontruksi berlangsung

Kebijakan ini berkaitan dengan usaha pemerintah untuk memastikan bahwa kontraktor terikat secara legal kepada peraturan pemerintah terkait dampak proses konstruksi termasuk limbah industri yang dihasilkan. Beberapa material seperti kayu, besi, maupun barang barang lainnya perlu ditangani secara bijak agar setelah proses konstruksi selesai, proyek tidak meninggalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Panduan awal ini juga untuk memberikan kesempatan bagi para kontraktor untuk dapat melakukan proyek konstruksi dengan tanggung jawab kepada pemerintah, masyarakat sipil, maupun lingkungan. 

Penghentian proyek ketika ditemukan artefak budaya

Hal ini juga menjadi acuan kebijakan yang ditawarkan pemerintah mengingat banyak situs artefak Indonesia yang masih belum ditemukan dan dilacak dengan baik karena tertimbun dalam tanah selama ratusan/ribuan tahun. Pengerjaan proyek konstruksi tidak boleh dilanjutkan jika kontraktor menemukan artefak. Penemuan ini harus dilaporkan kepada pemerintah dan tentu hal ini dimasukkan pada kontrak kontruksi.

Penanganan Limbah B3

Pengolahan limbah industri yang beracun juga menajdi tanggung jawab kontraktor di mana pengolahannya harus menaati peraturan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Limbah industri konstruksi yang berbahaya antara lain gips, cat tembok, bahan bakar mesin, drum penyimpan, dan lain-lain. Kontraktor harus menjamin bahwa limbah industri yang beracun dan berbahaya diolah dengan tepat.

 

One thought on “Kebijakan Limbah Industri Konstruksi

  1. Pingback: Limbah Industri Pertanian Biomasa | Pengolahan Limbah 101

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s